kementerian perdagangan (kemendag) kembali mengumumkan hasil pengawasan barang beredar serta jasa dan dilaksanakan dengan tim terpadu pengawasan barang beredar dan jasa (tpbb) pada rangka menegakkan perlindungan pada pelanggan.
pengawasan tahap i tahun 2013 ini difokuskan kepada pemenuhan standar nasional indonesia (sni) wajib yang mengenai melalui keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup (k3l), ujar wakil menteri perdagangan ri (wamendag), bayu krisnamurthi, dalam keterangan tertulis selama jakarta, selasa.
pengawasan serta diselenggarakan menurut tolak ukur pemenuhan label di bahasa indonesia, petunjuk penggunaan manual serta kartu garansi (mkg) di bahasa indonesia dan legalitas perizinan barang impor, tambahnya.
menurut bayu, tim tpbb sudah mengerjakan pengawasan kepada 100 koleksi di periode januari sampai maret 2103, melalui komposisi 36 pilihan hasil produksi dalam negeri dan 64 koleksi barang impor.
Informasi Lainnya:
dari keseluruhan 100 koleksi tersebut, lanjutnya, 12 produk sudah memenuhi ketentuan, sementara 88 pilihan yang lain diduga melanggar ketentuan yang berlaku (28 dugaan pelanggaran sni wajib, 24 dugaan pelanggaran label bahasa indonesia dan 36 dugaan pelanggaran tenntang manual serta kartu jaminan).
ia menunjukan terhadap temuan dugaan pelanggaran tahap i tahun 2013, sudah diambil cara tindak lanjut untuk berikut, pertama telah dilaksanakan aksi penyidikan (pro justitia) pada 2 koleksi baja lembaran lapis seng (bjls), yakni 1 pilihan bjls yang berasal dari produksi pada negeri juga 1 pilihan bjls asal impor.
ketiga, teguran kepada 24 koleksi dan tak mengikuti ketentuan label diantara lain produk pupuk, penanak nasi, mainan putri, jam dinding, kaos kaki, alas kaki (sepatu), pakaian maka, cermin kendaraan bermotor, busi, ban luar kendaraan bermotor roda dua, dan cat, ujar dia.
untuk dan ketiga, lanjutnya, kemendag menyampaikan surat edaran dirjen standardisasi dan perlindungan pelanggan (spk) terhadap seluruh bagian perihal temuan pelanggaran barang beredar serta surat edaran dirjen spk untuk peringatan juga penarikan/pelarangan edar barang dimaksud.