kementerian pertahanan akan membangun pusat pertahanan siber atau cyber defence supaya memelihara kedaulatan serta keutuhan wilayah negara kesatuan republik indonesia (nkri) dibandingkan kejahatan dunia maya.
hal itu terungkap saat menteri pertahanan purnomo yusgiantoro bertemu melalui menteri komunikasi dan Informasi tifatul sembiring dalam kantor kemenkominfo, jakarta, selasa sore.
kami minta saran kepada kemenkominfo supaya mengembangkan `cyber defence` karena kementerian ini dan miliki kapasitas mengembangkan `cyber security`, papar menhan usai berhadapan menkominfo tifatul sembiring.
pembangunan pertahanan siber tersebut, papar dia, dan menggandeng tiga angkatan, yakni tni angkatan darat, tni angkatan laut, juga tni angkatan udara. kemkominfo ingin membantu tata kelola, infrastruktur, peralatan, serta sumber daya manusianya.
menurut purnomo, ancaman serius terhadap kedaulatan dengan dunia maya memang belum tampak. ada upaya ancaman yang dalam ini terjadi, tapi belum dikategorikan dijadikan ancaman pertahanan negara.
Baca Juga: Mencari Dealer Honda - Harga dan Informasi Mobil Honda - Dealer Honda
sifatnya masih mikro namun kita tetap mesti jangan sembarangan, katanya.
menkominfo, tifatul sembiring, menyampaikan, serangan ke dunia maya cenderung meningkat pada tiga tahun terakhir. dimana tercatat, ada sebanyak 36,6 juta kali serangan kepada indonesia, dan sebagian besar adalah ekonomi.
agar tingkat keamanan siber kuat dengan demikian kita mesti berkoordinasi dengan kementerian serta lembaga negara yang lain, ujarnya.
saat ini kemkominfo tengah menyiapkan sebuah badan bernama `national cyber security` agar mengantisipasi ancaman para peretas. badan ini ingin menaungi berbagai cyber defence dan dikembangkan kementerian dan lembaga.
selain kemhan juga tni, ada lembaga lain dan dilibatkan, antara lain, polri, badan intelijen negara (bin), lembaga sandi negara, badan narkotika nasional (bnn), badan nasional penanggulangan terorisme (bnpt) dan instansi dan terkait langsung dengan masalah keamanan, tergolong instansi yang mengurusi persoalan publik seperti bandara, bursa efek juga yang lain.