keluarga purnawirawan dan warakawuri pada rt06/rw03 jalan kesatrian iii juga iv berland, kebon manggis, matraman, jakarta timur menyewa panglima tni agar membuka diskusi guna melaksanakan masalah rencana penggusuran paksa rumah mereka oleh direktorat zeni angkatan darat.
kami membayar panglima tni memusyawarahkan dan membeli solusi pasling baik bersama untuk seluruh jumlah rumah negara di lingkungan tni, terlebih kompleks berland, tutur juru bicara masyarakat donald tambunan selama jakarta, selasa malam.
ia menungkapkan, selama 14 mei 2013 hendak tinggal menjadi hari berdarah terhadap kurang lebih 30 orang janda pahlawan pejuang 1945 selama komplek berland, matraman, jakarta timur.
karena, tutur dia, selama tanggal itu rumah mereka akan digusur paksa oleh direktorat zeni angkatan darat (ditzi ad).
Informasi Lainnya:
- Cara Sehat Mengatasi Jerawat
- Mengatasi Jerawat Dengan Sayuran
- Mengatasi Jerawat Dengan Sayuran
- Membuat Desain Rumah
disebutkan bahwa ditzi ad pada 22 april 2013 melalui sekonyong-konyong tidak melalui musyawarah atau dialog apa saja sebelumnya sudah mengirimkan surat pemberitahuan Satu (sp-1) tentang pengosongan rumah kompleks berland dan dihuni kurang lebih 15.000 jiwa tergolong ke 30 pihak janda pahlawan 1945 tersebut.
kompleks berland, papar donald, merupakan kompleks bersejarah dalam mana sebelum kemerdekaan ri komplek itu dihuni oleh pasukan knil.
setelah kemerdekaan ri, ujarnya, pasukan pejuang 1945 secara otomatis menghuni komplek perumahan itu.
menurut dia, tak banyak gangguan apa saja dan dialami warga komplek berland hingga pada 22 april 2013 tni/ditzi ad mengeluarkan surat pemberitahuan pengosongan (sp-1) yang membeli resah serta shock penduduk, tergolong 30 orang janda pahlawan pejuang 1945 yang baru tersisa di situ.
untuk tersebut, kata dia, warga berland dan serta tergabung pada aliansi para korban kebijakan penyelenggara negara (aprn) mengecam aksi sewenang-wenang dan dilakukan ditzi ad, karena sp-1 yang dikeluarkan jelas-jelas melanggar hukum.
menurut undang-undang nomor 51/prp/1960 dan pasal 196 hir (herziene indsland reglement), katanya, dengan demikian dan dapat mengeluarkan izin penggusuran, pengosongan, pengusiran dan/atau pembongkaran properti hanyalah atas izin kepala daerah serta ketua pengadilan negeri.
karenanya, tutur dia, dibuat penyelenggara negara seharusnya tni/ditzi ad serta patuh kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlakuk secara nasional (positif), bukan hanya kepada ajaran internal mereka sendiri, oleh karenanya seolah-olah negara ini merupakan negara tni/ditzi ad, bukan negara hukum.
padahal, katanya, uud 1945 tegas mengatakan, indonesia merupakan negara hukum makanya mana ada pun dalam lembaga tak terpengaruh, harus tunduk juga patuh pada hukum.
oleh karena tersebut, penduduk berland meminta presiden ri cq. menteri keuangan cq. menteri pu cq. panglima tni supaya secara langsung menyelesaikan berbagai jumlah serta ataupun sengketa rumah negara dengan nasional.
warga juga menyewa panglima tni untuk menindak dengan tegas oknum tni/ditzi ad dan menganggarkan sp-1, karena jelas-jelas melanggar hukum, tergolong melanggar uu tni nomor 34 tahun 2004.
selain itu, katanya, membayar panglima tni untuk memerintahkan direktur zeni ad agar mencabut sp-1.